Energipos.com/Migas/Korporasi

shadow

Dukung Program Pemerintah, PGN Tekan Laba

ENERGIPOS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN akhirnya angkat bicara terkait penurunan labanya dalam lima tahun terakhir. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini beralasan, manajemen rela menekan laba demi mendukung program Pemerintah. Belakangan ini, laba PGN menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, laba PGN tercatat sebesar dari US$ 845 juta. Namun pada akhir tahun lalu, perusahaan itu hanya mendapatkan laba US$ 143. Tentunya, kinerja ini mendapat sorotan dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga tentunya pengamat. Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/3), menjelaskan sebagai BUMN, maka menjadi tugas manajemen untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam menyediakan harga gas domestik yang terjangkau bagi industri maupun masyarakat. Salah satu contohnya adalah PGN tidak menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gas ke pelanggan, meskipun harga beli gas domestik dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus naik. “Beban HPP merupakan porsi terbesar dalam komponen pembentukan harga jual gas bumi, sekitar 60 persen kontribusinya. Namun, naiknya harga beli gas domestik dari produsen atau KKKS tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual gas bumi ke pelanggan,” kata Rachmat. Mengutip dari data marketing PGN, dia menyebutkan bahwa HPP gas domestik mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8 persen pada periode tahun 2013 sampai tahun 2017. Mulai dari US$ 1,58 per MMBTU menjadi US$ 2,17 per MMBTU. Salah satu contoh harga beli gas yang melonjak sesuai instruksi regulator adalah harga gas dari Conocophilips untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam. Harga yang semula US$ 2,6 per MMBTU dinaikan menjadi menjadi US$ 3,5 per MMBTU. Namun, PGN tetap membeli gas tersebut meskipun harus menanggung beban sebesar US$ 7,5 juta per tahun. Sebagai catatan, PGN terakhir kali menyesuaikan harga jual gas bumi pada medio 2012-2013 lalu. Setelah itu, manajemen tidak pernah menaikkan harga gas demi mendukung kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Berdasarkan Perpres tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperintahkan untuk melarang perusahaan distributor gas menjual dengan harga lebih dari US$ 6 per MMBTU. Ketentuan itu berlaku untuk enam sektor industri yang banyak menggunakan gas, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Tidak hanya itu, jelas Rachmat, PGN juga mendukung instruksi Kementerian ESDM untuk menurunkan harga jual gas kepada pelanggan industri di Medan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 434.K/2017. Aturan tersebut meminta PGN untuk menurunkan harga jual gas dari harga rata-rata US$ 1,35 per MMBTU menjadi US$ 0,9 per MMBTU. Akibatnya, BUMN ini harus menanggung beban sebesar US$ 3 juta per tahun. Ada lagi penugasan dari Kementerian ESDM untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas). Untuk mendukung program ini, PGN harus menyediakan dana setidaknya US$ 4,9 juta per tahun. “Kami juga memberikan insentif harga kepada PT PLN (Persero) karena Pemerintah ingin menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik sehingga harga listrik ke masyarakat tidak naik. Ini kami jalankan sebagai bentuk sinergi BUMN seperti yang diinginkan Pemerintah,” jelas Rachmat. Dia juga memastikan bahwa manajemen PGN telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laba perusahaan turun lebih dalam. Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan menekan biaya operasional menjadi US$ 457 juta pada akhir tahun 2017. Artinya dalam lima tahun terakhir, PGN berhasil menurunkan CAGR biaya operasional sebesar 3 persen dari US$ 511 juta pada 2013 lalu. Manajemen juga berhasil menekan jumlah utang atau liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Sampai akhir 2017 lalu, liabilitas PGN tercatat sebesar US$ 3,10 miliar, berkurang signifikan dibandingkan posisi liabilitas 2016 sebesar US$ 3,66 miliar. “Kami melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini,” kata Rachmat. (bh)

Baca Juga